, Jakarta - Memperingati Hari Tani Nasional 2018, Serikat Petani Indonesia minta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk percepat penerapan reforma agraria lewat program perhutanan sosial. Ketua Umum SPI Henry Saragih menjelaskan sepanjang empat tahun pemerintahan Jokowi berjalan, penerapan reforma agraria belum bisa sentuh masalah yang fundamental.
Simak juga: Moeldoko: Perpres Reforma Agraria Ditandatangani Jokowi Minggu Ini
Menurut Henry, keadaan itu dapat kelihatan dari masih terdapatnya ketimpangan perebutan pemilikan tanah serta masih terdapatnya konflik-konflik agraria. Penyebabnya, kata Henry, sepanjang 4 tahun kepemimpinan Jokowi peranan organisasi petani belum diletakkan jadi kemampuan penting dalam penerapan reforma agraria.
Walau sebenarnya organisasi tani benar-benar mengerti mengenai subyek dari reforma agraria itu, dan untuk memastikan tanah object reforma agraria. Ditambah lagi ditengah-tengah masih lemahnya pandangan pemerintah khususnya pemda, tekad politik dari beberapa pemda,” kata Henry dalam info tertulisnya di Jakarta, Senin, 24 September 2018.
Henry menjelaskan untuk percepat reforma agraria, SPI menekan program ini di pimpin langsung Presiden Jokowi. Karena reforma agraria ialah hal fundamental untuk menguatkan dasar perekenomian Indonesia. Ditambah lagi selama riwayat negara Indonesia ada reforma agraria tidak pernah sukses digerakkan.
SPI, kata Henry, memperingatkan Jokowi supaya Ketentuan Presiden tentang reforma agraria yang akan diedarkan dalam tempo dekat harus jadi besar peranan organisasi tani jadi pelaksana reforma agraria. Diluar itu, SPI tuntut terdapatnya peranan langsung presiden di penerapan reforma agraria, kata Henry.
Selama ini, papar Henry, usaha pemerintahan Jokowi untuk memberi perebutan tanah seluas 21,7 juta itu dapat menguatkan dasar perekonomian Indonesia. Terutamanya dalam membuat kedaulatan pangan serta lapangan pekerjaan, dan kehidupan perekonomian di pedesaan.
Henry menghargai usaha Presiden Jokowi untuk ajak ormas tidak hanya organisasi petani untuk bersama dengan melakukan reforma agraria. Dalam soal itu, Presiden sudah menggerakkan Rembug Nasional Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial diadakan Nahdlatul Ulama (NU) semenjak 20 – 21 september 2018 lalu, yang mana acara pembukaannya dikerjakan di Istana negara.
Mengenai kebijaksanaan reforma agraria adalah salah satunya program politik yang digerakkan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla semenjak memegang 2014 yang lalu. Kebijaksanaan reforma agraria itu sudah tertuang dalam Nawa Cita serta Gagasan Pembangunan Periode Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Diterangkan lebih detil, reforma agraria digerakkan lewat redistribusi pemilikan tanah pada petani kecil serta buruh tani seluas 9 juta hektar, serta perebutan tanah seluas 12,7 juta hektare lewat program perhutanan sosial.
Selain itu, seperti diambil Di antara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko pastikan penandatanganan ketentuan presiden tentang reforma agraria oleh Presiden Jokowi akan dikerjakan pada minggu ini. Dalam minggu ini telah di tandatangani oleh Pak Presiden. Beliau telah janji, tutur Moeldoko dalam pertemuan Global Land Komunitas Ke-8 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin, 24 September 2018, atau bersamaan dengan Hari Tani Nasional 2018.
"
Komentar
Posting Komentar